Untuk itu pemerintah di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Nagari, dengan keperan-sertaan dari sistem perbankan yang ada, baik milik pemerintah maupun swasta, membangun sistem ekonomi kerakyatan berbentuk KSN itu seperti yang diidamkan oleh Pancasila dan UUD1945, khususnya Pasal 33 itu.
Berguru kepada negara-negara maju di Timur Jauh: Jepang, Korea dan Tiongkok serta juga negara-negara yang sedang berkembang di Asean: Malaysia, Vietnam dan Thailand, yang semuanya memulai usaha ekonomi mereka dari bawah, dari akar rumput, dengan ekonomi kerakyatannya, waktunya kita di Sumbar menirunya dan melakukan hal serupa yang dimulai dari bawah dari akar rumput itu. Dan sistemnya adalah KSN itu!
Semoga dengan itu, rakyat di Sumbar akan mendapatkan peluang yang luas terbuka dalam mengembangkan bakat dan keterampilannya dalam usaha ekonomi ke masa depan. Apalagi setelah Sumbar telah berubah bentuk menjadi DIM (Daerah Istimewa Minangkabau) di mana filosofi dasarnya adalah ABS-SBK (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah); Syarak Mengata, Adat Memakai, Alam Terkembang Jadi Guru.
Semoga Allah swt membukakan pintu peluang yang seluas-luasnya untuk itu, amin. (*)
