PADANG(26/3/2023) - Kota Padang memiliki tenaga honor daerah sebanyak 7.600-an orang. Sementara, tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasi yang sudah disampaikan Kementrian PAN RB, baru berjumlah 3 ribuan orang.
"Dari 3 ribuan itu, 2.500 adalah formasi guru P3K termasuk didalam itu, 1.226 guru passing grade yang tahun kemaren sempat heboh," ungkap Ketua Pansus I pembahasan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Padang Tahun 2022, Djunaidy Hendry pada wartawan di Padang, Senin.
Ketua Fraksi PKS DPRD Padang ini menyebut, dari jumlah yang ada itu, 3.100 formasi guru P3K ditambah dengan yang sudah lulus, namun tidak sampai 1000, maka baru terakomodasi 4.000 honor daerah yang kemudian dikonversi jadi P3K.
"Ada 3.000-an orang nasib tenaga honor daerah yang tidak jelas nasibnya di tahun 2023 ini," ungkap Djunadiy.
"Sementara ini, mereka harus diistirahatkan sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat. Jadi, kita meminta kepada BKPSDM dan pemerintah kota secara umum, untuk memikirkan bagaimana kelanjutan nasib dari 3.000-an honor daerah yang belum tertampung di P3K," tegas Djunaidy seputar pembahasan LKPj Padang Tahun 2022 yang telah dilakukan bersama mitra kerja terkait.
Diketahui, pansus yang beranggotakan anggota DPRD lintas fraksi ini, telah melakukan pembahasan LKPj Tahun 2022 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Padang, di Truntum Hotel, sejak Senin (20/3/2023). Pembahasan dilakukan secara maraton.
Djunaidy Hendry mengatakan, dari pembahasan yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Seperti, kepastian dari formasi bagi rekrutmen P3K Kota Padang.
Kemudian, dibidang investasi daerah. Dia berharap, pemerintah kota memiliki loncatan pemikiran yang besar. Karena bila mengharapkan pembangunan daerah hanya dari APBN dan APBD, Padang akan alami kesulitan, karena kecenderungan APBN/APBD terus menurun setiap tahun.
Editor : Devan Alvaro
