“Selain itu, untuk lokasi SPPG atau dapurnya nanti, kita siap memfungsikan sarana-sarana milik provinsi yang tidak terpakai. Ini bukti komitmen kita,” ujar Mahyeldi.
Sementara, dalam paparannya, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo menyebutkan, Sumbar jadi provinsi pertama yang mendapatkan informasi teknis pelaksanaan MBG yang lebih rinci dari BGN.
Salah satunya terkait peran sentral Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai pelaksana teknis program di lapangan.
“Jadi, boleh dibilang rekan-rekan SPPI yang akan bergerak ke kiri dan kanan dalam pelaksanaan program ini,” terangnya.
“Kepada daerah, kita minta fokus pada ketersediaan bahan baku dan harganya jangan terpengaruh oleh harga pasar.”
“Untuk pendanaan program MBG ini, sepenuhnya di BGN. Jadi, tidak ada tumpang tindih pendanaan nantinya,” ujar Nyoto.
Oleh karena itu, BGN berharap dinas-dinas terkait di provinsi, terus menjalin koordinasi dan komunikasi intensif dengan kementerian terkait masing-masing di pusat.Sebab, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa seluruh Kementerian sudah dikondisikan untuk menyukseskan pelaksanaan program MBG tersebut.
“Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, maka pelaksanaan program ini juga menjadi bagian dari upaya kita menuju fase kemandirian pangan,” ucap Nyoto.
Perkuat Koordinasi
Editor : Mangindo Kayo
