AGAM (20/1/2024) - Bupati Agam, Andri Warman menegaskan, jika keterbukaan informasi publik tidak dikerjakan pemerintah, akan berisiko pada hilangnya kepercayaan publik.
“Keterbukaan informasi ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ungkap Andri Warman.
Hal itu dikatakannya, saat membuka sosialisasi penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), di Aula Kantor Bupati Agam, Senin.
Dikatakan, Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seluruh penyelenggaraan pemerintahan bersifat terbuka, kecuali informasi yang dikecualikan oleh peraturan.
Untuk itu, katanya, peran PPID sangat strategis dalam menjamin akses informasi yang akurat dan relevan bagi masyarakat.
“Kita berharap sosialisasi dapat meningkatkan keterbukaan informasi, yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat,” ucapnya.Sementara, Kepala Dinas Kominfo Agam, Syatria yang juga sebagai PPID utama, mengingatkan pentingnya sinergi antara PPID utama dan pelaksana di masing-masing OPD.
“Kami berharap OPD yang belum membentuk PPID segera mengambil langkah konkrit. Dinas Kominfo siap membantu dalam proses pembentukan dan penetapan daftar informasi publik,” katanya.
Ia mengapresiasi komitmen seluruh peserta untuk mengikuti sosialisasi demi penguatan tata kelola informasi publik di Agam.
Usai pembukaan, Andri Warman menyerahkan buku biografinya yang baru saja dirilis pada Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, Kabid IKP Diskominfotik Sumbar dan Kadis Kominfo Agam.
Editor : Mangindo Kayo
