“Jangan malah tetap menebusnya dengan tarif yang ditetapkan, Rp6.500 per Kg. Itu namanya menghilangkan kesempatan terjadinya peningkatan kesejahteraan petani, sebagaimana inti pesan dalam instruksi presiden,” tegas dia.
“Jika dipaksakan, petani akan dikorbankan karena disaat mereka bisa menjual lebih tinggi tapi terpaksa harus menjual Rp6.500 per Kg sesuai harga Bulog.”
“Tidak seperti itu hakikat perintah Pak Presiden. Jangan sampai perintah presiden ini dibawa ke ranah dengan tafsir berbeda. Jangan menyimpang dari inti tujuan instruksi presiden,” timpalnya.
Potensi Disalah Artikan
Di mata Alex, kebijakan Bulog menggandeng aparat untuk menyerap gabah atau beras --dalam rangka merealisasikan instruksi kepala negara--, berpotensi disalahartikan petani. Aparat ini dilibatkan dalam tim serap gabah atau tim jemput.
“Kesan yang muncul di tingkat petani, aparat akan “memaksa” mereka untuk menjual gabah atau berasnya pada Bulog,” tegas Alex yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.
“Padahal, mungkin saja petani mendapatkan calon pembeli yang mau membayar gabah atau beras, jauh dari harga yang ditentukan Bulog. Penting diingat, negara tak boleh melakukan monopoli di sektor ini,” tambahnya.Oleh karena itu, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat I itu menegaskan, instruksi Presiden Prabowo untuk menyejahterakan petani, sudah sangat terang. Tidak memerlukan tafsir berlebihan dari Bulog.
“Instruksi itu jelas, untuk menyejahterakan petani. Jadi, kalau ada pihak lain yang bisa membeli dengan harga lebih baik, ya dipersilakan dong,” tegas Alex.
Selain itu, Alex mengakui, berdasarkan laporan yang diterimanya, petani berterima kasih pada Presiden Prabowo yang telah menginstruksikan Bulog untuk menyerap hasil panen mereka. Karena, harga yang ditentukan itu sudah memenuhi nilai keekonomisan.
Editor : Mangindo Kayo
