JAKARTA (22/4/2025) - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, bagi umat Muslim temuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama BPOM ini bukan sekadar persoalan administratif atau pelabelan.
“Bagi ummat muslim ini menyangkut keyakinan, prinsip hidup dan hak dasar sebagai konsumen untuk memperoleh informasi yang benar,” tegas Puan dalam pernyataan tertulis yang diterima, Rabu.
Pernyataan ini disampaikan Puan, merespon temuan BPJPH bersama BPOM mengenai 9 batch produk pangan olahan yang terbukti mengandung unsur babi, namun tidak mencantumkan informasi tersebut dalam kemasannya.
Terkait temuan ini, Puan mendorong, agar sinergi antara BPJPH dan BPOM hingga kementerian terkait harus ditingkatkan.
“Harus ada sistem peringatan dini dan audit berkala terhadap pelabelan, karena kesalahan sekecil apapun berdampak besar bagi masyarakat Muslim,” tegas perempuan pertama yang jadi Ketua DPR RI itu.
“Temuan ini memiliki dampak sosial dan ekonomi. Tak hanya berdampak pada kepercayaan konsumen, temuan ini juga bisa memukul produsen secara ekonomi.”“Merek yang terlibat akan mengalami boikot, kehilangan loyalitas pelanggan bahkan terancam tuntutan hukum,” urainya.
Puan mendorong, agar pengawasan terhadap makanan halal harus segera dibenahi untuk menjaga citra industri pangan nasional, yang sedang berupaya memperkuat posisi di pasar halal secara global.
Menurutnya, jika tidak segera diperbaiki, Indonesia akan kehilangan kepercayaan internasional dalam ekspor produk halal.
“Kasus ini jadi momentum penting untuk mendorong reformasi pengawasan produk halal di Indonesia,” terang politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Editor : Mangindo Kayo
