JAKARTA (6/5/2025) - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menegaskan, wacana menjadikan prosedur vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (Bansos) dan program militerisasi bagi siswa bermasalah yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial.
Menurut dia, mewajibkan vasektomi demi mendapatkan Bansos, tidak dapat dibenarkan dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai Pancasila.
“Bansos adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikaitkan dengan prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen. Usulan tersebut, tidak hanya cacat secara etika tetapi juga menabrak prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan,” tegas Pangeran pernyataan tertulis, Selasa.
Meskipun vasektomi secara medis dapat berperan dalam pengendalian kelahiran, kata Pangeran, tetapi hal itu merupakan pilihan pribadi yang tidak bisa dipaksakan.
“Terlebih jika vasektomi dikaitkan dengan pemenuhan hak dasar seperti Bansos. Usulan seperti ini jelas melanggar HAM, karena memaksa seseorang untuk menjalani prosedur medis yang bersifat pribadi sebagai prasyarat memperoleh hak dasar,” tegasnya.
Diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen pada pria yang dilakukan dengan memotong atau menyumbat saluran sperma (vas deferens), sehingga sperma tidak dapat mencapai air mani saat ejakulasi.Adapun Dedi Mulyadi mengusulkan agar vasektomi atau program Keluarga Berencana (KB) pria itu, dijadikan syarat bagi masyarakat prasejahtera untuk menerima Bansos.
Dedi menyebut, tujuan kebijakan ini adalah untuk menekan angka kelahiran dan menurunkan kemiskinan.
Menurut Dedi, banyak permintaan bantuan kelahiran yang nilainya tinggi, terutama untuk anak keempat atau kelima yang sering berasal dari keluarga miskin.
Karena itu, ia mengusulkan pemberian insentif sebesar Rp500 ribu bagi warga yang bersedia melakukan vasektomi, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga.
Editor : Mangindo Kayo
