PADANG (11/7/2025) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menegaskan, pelayanan publik bukan sekadar angka di laporan. Tapi, tentang bagaimana kehadiran Pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia kemudian mengingatkan, keberhasilan Pemprov Sumbar dalam mencapai 99% indikator SPM selama periode 2022–2024 serta penghargaan nasional seperti Peringkat III Nasional SPM Award 2023 dan Kinerja Terbaik Regional Sumatera pada SPM Award 2025, tidak boleh membuat birokrasi berpuas diri.
“SPM yang tinggi bukan sekadar prestasi, tapi harus jadi jalan untuk memastikan masyarakat betul-betul merasakan layanan yang adil, merata dan bermutu. Khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan,” tegas Mahyeldi.
Hal itu dikatakannya, saat memberikan penghargaan pada 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan baik di Istana Gubernur, Jumat.
Dia menegaskan, penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pengakuan atas kerja keras dan komitmen OPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkup Pemprov Sumbar.
“Penghargaan ini adalah apresiasi dari Gubernur kepada OPD yang tergabung dalam Tim Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat atas dedikasi, kolaborasi, dan kesungguhan mereka dalam memastikan layanan dasar benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, 14 OPD yang menerima penghargaan antara lain: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas BMCKTR, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP, Dinas Kominfotik, Dinas PMD, Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Dinas Dukcapil, serta Biro Pemerintahan dan Otda.
Masing-masing OPD juga memaparkan capaian SPM terbaru dan tantangan yang dihadapi hingga pertengahan 2025.
Dalam arahannya, dia juga menyampaikan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan penerapan SPM
Setiap OPD wajib mengintegrasikan target dan indikator SPM secara eksplisit dalam dokumen perencanaan.
Editor : Mangindo Kayo
