Fraksi Nasdem, memberikan apresiasi pada Wali Kota Bukittinggi karena disebutkan pada rancangan perubahan APBD Bukittinggi mengalami Defisit sebesar Rp13,2 miliar lebih.
Namun, Fraksi Nasdem melihat, ada beberapa dampak negatif dengan adanya Defisit Anggaran APBD itu.
Fraksi Nasdem juga mempertanyakan, bagaimana upaya pemerintah kota, mensiasati, agar setiap kegiatan yang dilaksanakan melalui anggaran perubahan ini, dapat dikerjakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan, mengingat hanya 4 atau 3 bulan yang efektif tersisa pada 2025.
Fraksi Demokrat juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi beserta TAPD atas keberhasilan dalam menyiapkan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta capaian prestasi nasional dalam realisasi pendapatan daerah.
APBD Perubahan memiliki peran strategis sebagai instrumen penyesuaian dinamika fiskal, sekaligus untuk meningkatkan pelayanan dasar dan mendukung sektor produktif seperti UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif.
Fraksi PPP-PAN, menilai Rancangan APBD Perubahan 2025 mencerminkan mimpi dan harapan pemerintah daerah meski masih terdapat defisit Rp13 miliar, dan mendorong pemanfaatan potensi daerah untuk menutup kekurangan tersebut.
Tata kelola parkir yang belum optimal dan pentingnya langkah nyata untuk menghidupkan kembali Pasar Atas sebagai destinasi wisata belanja menjadi perhatian Fraksi.Selain itu, perhatian diberikan pada persiapan pengelolaan Pasar Banto menjelang berakhirnya kontrak kerja sama 2026, agar arah pengelolaan pasar jelas ke depan.
Fraksi Karya Kebangsaan, menyampaikan perubahan APBD Tahun 2025 perlu dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi riil, memastikan alokasi anggaran berpihak pada masyarakat, serta menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi Karya Kebangsaan menilai potensi PAD, retribusi dan aset daerah masih dapat dimaksimalkan melalui strategi inovatif, digitalisasi dan perluasan basis wajib pajak.
Editor : Mangindo Kayo
