PADANG (18/9/2025) - Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Sumatera Barat, Zaksai Kasni menyampaikan, dokumen Rancangan KUA-PPAS Tahun 2026 jangan sampai hanya sekadar narasi tertulis. Tapi, jadi arah kebijakan dan politik anggaran yang harus bisa memastikan kesejahteraan rakyat.
“Tahun 2026 sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025-2029, menghadapi tantangan perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu KUA-PPAS 2026 perlu diarahkan konsisten dengan tema pembangunan, Penguatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan,” ujar Zaksai Kasni.
Hal itu disampaikannya, saat rapat kerja penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap hasil pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Sumatera Barat Tahun 2026, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD, Kamis.
Dikesempatan itu, Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar mendorong arah kebijakan dan politik anggaran pada APBD Sumbar tahun 2026 berpihak pada kepentingan masyarakat, sehingga kesejahteraan rakyat bisa terwujudkan.
Untuk KUA-PPAS 2026, Fraksi Golkar menyatakan dapat menerima untuk disepakati secara bersama. Namun demikian sejumlah catatan diberikan oleh fraksi ini.
Diantaranya, Fraksi Golkar meminta Pemprov lebih serius dalam mencapai target PAD, yakninya melalui digitalisasi pajak, optimalisasi pendataan, dan pemanfaatan seluruh aset Provinsi Sumatera Barat.Selanjutnya, fraksi ini juga meminta dilakukan reformasi dan optimalisasi BUMD agar lebih profesional dan dapat berkontrobusi signifikan terhadap PAD.
Kemudian bangun infrastruktur digital nagari untuk mempersempit kesenjangan kota, nagari dan desa.
“Fraksi Partai Golkar akan mengawal APBD 2026 agar jadi instrumen pembangunan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” katanya.
Adapun Fraksi Gerindra mengingatkan, dengan telah diselesaikannya pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2026, dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2026 target-target makro ekonomi daerah yang akan disusun agar dihitung kembali, sesuai dengan kondisi terkini.
Editor : Mangindo Kayo
