“Baik itu berkaitan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tingkat kemiskinan dan lain sebagainya, kita minta target yang ada disesuaikan dengan kondisi terkini.”
“Hal ini mengingat masih berlanjutnya kebijakan efisiensi serta masih rendahnya realisasi belanja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Ketua Fraksi Gerindra, Khairuddin Simanjuntak.
Terkait hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, fraksi ini berharap ini bisa ditingkatkan lagi saat pembahasan RAPBD 2026 nanti. Terutama di sektor pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
Fraksi Gerindra juga meminta Pemprov serta DPRD taat dan disiplin menjadikan besaran belanja modal sesuai dengan target RPJMD.
Sebab, pada pos belanja modal inilah sumber pembangunan sarana dan prasarana publik untuk masyarakat bisa direalisasikan.
Fraksi PKB-PDI Perjuangan dengan juru bicara, Sri Kumala Dewi juga menekankan, arah pembangunan tahun 2026 agar benar-benar berpihak pada masyarakat.
Hal ini diminta dilaksanakan dengan perluasan akses infrastruktur daerah, baik jalan, jembatan, rekontruksi infrastruktur terdampak bencana, kualitas pendidikan serta kesehatan pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan.“Mengenai proyeksi belanja daerah pada rancangan KUA-PPAS 2026 sebesar Rp6,1 triliun, kami memandang ini masih bisa ditingkatkan lagi. Kami menyarankan Pemprov lebih memaksimalkan dengan berinovasi dan menggali pos-pos terbarukan,” ulas Sri.
Fraksi NasDem dengan juru bicara Erick Hamdani menilai, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam KUA-PPAS APBD 2026 telah mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah.
Terutama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran, serta memperluas akses pelayanan dasar masyarakat.
Editor : Mangindo Kayo
