PADANG (17/10/2025) - Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi mengungkapkan, akan terus optimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD dari Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat yang bersumber dari pajak ekspor.
“Potensi ekspor sejumlah komoditas unggulan Sumbar, seperti gambir dan sawit, sangat besar. Namun, kontribusi DBH yang diterima daerah masih tergolong rendah,” ungkap Muhidi.
Hal itu disampaikannya, saat bersilaturahmi dan menyerahkan bantuan baju batik kepada guru dan tenaga pendidik SMKN 7, SMKN 8, dan SMKN 4 Padang, Jumat di SMK 7 Padang.
Setelah dilakukan kajian, ungkap Muhidi, rendahnya penerimaan tersebut disebabkan oleh banyaknya pengusaha asal Sumbar yang melakukan ekspor melalui pelabuhan di luar daerah yakni Riau dan Sumatera Utara.
Pelabuhan Teluk Bayur atau BIM (Bandara Internasional Minangkabau) masih belum jadi alternatif ekspor pengusaha asal Sumbar.
“Akibatnya, data ekspor dan pajak ekspor, tercatat di Bea Cukai daerah lain, bukan di Sumbar,” tegas Muhidi.Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Muhidi menegaskan pentingnya memperkuat sistem dan regulasi agar seluruh kegiatan ekspor komoditas asal Sumbar, dilakukan melalui pelabuhan dan bandara yang berada di wilayah Sumatera Barat.
Dengan begitu, pencatatan di Bea Cukai akan dilakukan di Sumbar, dan hasil pajak ekspor dapat masuk sebagai bagian dari penerimaan daerah.
“Ke depan, kami akan menyusun aturan yang mewajibkan ekspor komoditas unggulan Sumbar seperti gambir, sawit, dan lainnya dilakukan melalui pelabuhan Teluk Bayur dan BIM.”
“Tujuannya, agar pencatatan di Bea Cukai dilakukan di Sumbar, sehingga pajak ekspor tercatat sebagai milik daerah ini. Dengan demikian, DBH dari pemerintah pusat akan meningkat dan dapat dioptimalkan untuk pembangunan daerah,” tegasnya.
Editor : Mangindo Kayo
