Muhidi menambahkan, langkah ini juga akan memperkuat posisi Sumbar sebagai salah satu daerah penghasil komoditas ekspor strategis di Indonesia, sekaligus mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di pelabuhan dan bandara daerah.
Untuk diketahui Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, pemerintah pusat telah menetapkan pagu DBH tahun 2026.
Total yang diterima Provinsi Sumbar mencapai Rp80,38 miliar, terdiri atas DBH Pajak Rp49,37 miliar, DBH Sumber Daya Alam Rp24,09 miliar dan DBH Sawit Rp6,91 miliar.
Menurut Muhidi, angka tersebut masih dapat ditingkatkan jika seluruh aktivitas ekspor komoditas unggulan Sumbar dilakukan melalui pelabuhan dan bandara di wilayah provinsi ini.
Terkait pembagian baju batik Muhidi mengatakan peran guru dan tenaga pendidik,sangat strategis dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berkarakter.
Ia menegaskan, kerja keras para guru perlu mendapat dukungan, baik dari pemerintah maupun masyarakat.
“Kita mengapresiasi dan memotivasi para guru yang telah mengabdikan hidupnya untuk mendidik generasi Sumbar. Bantuan bajubatikini memang tidak sebanding dengan jasa mereka, namun menjadi wujud kepedulian dan penghormatan atas pengabdian para pendidik,” ujar Muhidi.
Politisi senior PKS itu menambahkan, penggunaanbatiksebagai seragam guru bukan hanya soal tampilan, melainkan juga bagian dari pelestarian budaya daerah.
“Batikadalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri bangsa. Nilai-nilai seperti ini perlu diwariskan kepada generasi muda melalui keteladanan guru sebagai figur yang digugu dan ditiru,” ujarnya. (*)
Editor : Mangindo Kayo
