Sidang penyelesaian sengketa informasi berprinsip cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana, begitu sidang hari pertama Majelis Komisioner akan memeriksa kewenangan komisi informasi, kedudukan hukum (legal standing) pemohon, legal standing termohon dan batas wakktu pengajuan sengketa informasi publik. Jika terpenuhi Majelis Komisioner memerintah para pihak untuk melakukan mediasi. Jika mediasi tercapai maka keputusan mediasi dibacakan oleh Majelis Komisioner dihadapan sidang terbuka untuk umum. Kalau mediasi gagal maka proses berlanjut pada adjudikasi nonlitigasi. Keputusan Majelis Komisioner setara dengan keputusan pengadilan, yang bisa dimintakan eksekusinya oleh para pihak kepada pengadilan.
Tapi paling lama 14 hari sejak keputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi ditetapkan, para pihak tidak puas atau keberatan maka para pihak bisa membanding keputusan itu kepada PTUN untuk badan publik negara maupun PN untuk badan publik non negara.
Penutup
Komisi Informasi Provinsi Sumbar, dalam awal kerjanya tidak mengejar banyaknya penyelesaian sengketa, tapi bagaimana membangun terbentuknya kesamaan visi dan misi seluruh badan publik di Sumbar tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga itu keberhasilan Komisi Informasi Provinsi Sumbar periode 2014-2018 tidak banyaknya kasus tapi bagaimana meng-push badan publik untuk menerapkan standar layanan informasi publik sebagaimana diatur oleh Peraturan Komisi Informasi Publik nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Seiring semangat itu Komisi Informasi Sumbar juga berharap saling sinergisnya badan publik untuk mematuhi apa yang menjadi semangat dari UU Keterbukaan Informasi Publik. Sengketa Informasi Publik kata kuncinya adalah PPID yang mumpuni, bagi Komisi Informasi, PPID di Badan Publik adalah pintu masuk ada atau tidaknya sengketa informasi publik. Peran PPID sangat sentral dalam Keterbukaan Informasi Publik. PPID tidak berperan sebagai Humas atau corong pencitraan badan publik saja, PPID adalah manajer terhadap informasi. PPID punya hak uji konsekuensi terkait informasi publik yang dikecuali. Kepada Badan Publik, PPID jangan sekedar di SK-kan saja, harus diupgrading terus terutama terkait dukungan anggaran dan fasilitas.Salam transparansi...
