Kedua gagasan di atas, baik “Program Sekolah Masuk Jam Lima Pagi khas Viktor B. Laiskodat” maupun “Janji Politik Pemberian Makan Siang Gratis bagi Peserta Didik” sama-sama berada pada ranah student wellbeing atau kemaslahatan siswa di sekolah (Baca: di luar rumah).
Wacana kebijakan ini menarik justru karena tidak berkutat seputar aspek akademis atau proses belajar mengajar.
Selama masa jabatan “Mas Menteri,” mulai awal pandemi hingga saat ini, pemerintah baik pusat maupun daerah terus menerus membahas hal-hal yang berkenaan dengan model pembelajaran dan upaya implementasi kurikulum baru.
Banyak jargon program dan kebijakan mengemuka, seperti: “Merdeka Belajar”, “HOTS (High Order Thinking Skill”, “IKM”, “P5”, dan “Guru Penggerak” serta “Sekolah Penggerak”, yang sungguh membuai.
Kompleksitas kurikulum baru membuat para pemangku kepentingan seolah lupa bahwa negara kita nyatanya belum tuntas dengan penyediaan berbagai kebutuhan dasar anak.
Kebutuhan yang hakikinya menjadi prasyarat akan kemampuan para peserta didik untuk beraktifitas prima selama jam belajar, yang bisa jadi sangat panjang dan melelahkan.
Logikanya sederhana. Apabila seorang anak masih belum terjamin kemaslahatan dan kesejahteraannya, mana mungkin ia akan mampu belajar dengan baik.Apapun bentuk dan nama kurikulumnya. Anggaran sebesar apapun untuk menggerakkan sebuah kurikulum nasional belum tentu berhasil guna tatkala persoalan jam belajar, transportasi, dan makan siswa saja masih gundah gulana.
Apalagi, hantu stunting juga menjadi kendala yang tidak boleh dikesampingkan, dan ditangani secara terpisah.
Oleh karena itu, penulis menyarankan agar anggaran pendidikan di masa yang akan datang mulai banyak dialokasikan ke peruntukan kemaslahatan dan kesejahteraan siswa (Student Wellbeing).
