Fenomena ini tidak hanya merusak kredibilitas media bersangkutan, tetapi juga menimbulkan keraguan publik terhadap media secara keseluruhan.
Lebih jauh lagi, kemudahan akses informasi dan platform media sosial telah menciptakan budaya "jurnalisme instan" yang cenderung mengabaikan prinsip-prinsip dasar jurnalistik.
Banyak wartawan, khususnya yang masih muda dan kurang berpengalaman, terjebak dalam godaan untuk memproduksi berita sensasional dan provokatif demi menarik perhatian publik.
Sering kali, mereka tidak melakukan verifikasi fakta secara seksama, tidak memberi kesempatan kepada pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, bahkan tidak segan-segan menyerang pribadi seseorang tanpa bukti yang kuat.
Praktik-praktik semacam ini jelas melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan dapat berujung pada tuntutan hukum.
Dewan Pers telah menetapkan KEJ sebagai panduan bagi seluruh wartawan di Indonesia. Prinsip independensi, akurasi, dan keseimbangan berita harus menjadi landasan utama dalam setiap proses pembuatan berita.
Wartawan yang profesional senantiasa berupaya untuk menghadirkan fakta-fakta yang akurat, memberikan ruang bagi semua pihak untuk mengungkapkan pandangannya dan menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan atau berpotensi menimbulkan konflik.Dalam hal ini, Pemred yang berkualitas memainkan peran penting untuk memastikan bahwa semua berita yang diterbitkan oleh medianya memenuhi standar KEJ.
Oleh karena itu, saatnya bagi pemilik media untuk menyadari pentingnya memilih Pemred yang kompeten dan berpengalaman.
Jangan sampai media online yang dibangun hanya menjadi sarana bagi individu yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan jurnalistik yang memadai.
