Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di pusat-pusat ekonomi kota menjadi bukti nyata dari peran sektor informal dalam menyerap tenaga kerja.
Namun, sektor informal juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya perlindungan sosial, akses terhadap pembiayaan, dan pelatihan keterampilan.
Hal ini menyebabkan pekerja di sektor informal rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan kurangnya jaminan kesejahteraan.
Pemerintah daerah telah mengupayakan berbagai program pelatihan keterampilan dan kerja sama dengan sektor industri untuk mengatasi pengangguran, namun tantangan seperti mismatch antara keahlian lulusan dan kebutuhan pasar kerja masih perlu diatasi.
Dengan perekonomian global yang masih bergejolak dan digitalisasi yang mempercepat otomatisasi, Sumatera Barat perlu melakukan lompatan kebijakan dan inovasi dalam investasi daerah serta pemberdayaan UMKM berbasis digital agar dapat menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan inklusif.Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor informal.
Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, Sumatera Barat dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya dan menciptakan lapangan kerja yang produktif bagi seluruh masyarakat. (*)
