Menakar Janji Pembangunan di Ranah Minang

Delapan misi utama pembangunan mencerminkan spektrum agenda yang luas: dari pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, hingga reformasi birokrasi.

Secara khusus, pemberdayaan nagari dan penguatan UMKM disebut sebagai fondasi pemerataan ekonomi yang membumi.

Pembangunan infrastruktur yang tanggap bencana menjadi prioritas realistis mengingat kerentanan Sumatera Barat terhadap gempa dan banjir.

Sementara, pelestarian adat dan budaya berbasis agama menjadi pijakan khas Ranah Minang di tengah gempuran nilai global.

Pariwisata dan ekonomi kreatif, yang beberapa tahun terakhir menunjukkan geliat baru, kembali masuk dalam daftar unggulan.

Sejalan dengan itu, kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi pun dijanjikan bakal dibenahi total.

Namun, antusiasme itu tak luput dari catatan kritis. Sejumlah pemerhati menilai bahwa dokumen RPJMD masa lalu sering berhenti pada kalimat-kalimat manis yang tak terjemahkan menjadi kebijakan konkret.

“Rencana selalu terlihat mewah, tapi eksekusinya lambat. Kita perlu indikator yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih transparan,” ujar Rusli, seorang dosen PTS di Padang.

Dengan tenggat waktu yang ketat, tekanan publik yang tinggi, serta ekspektasi terhadap pasangan Mahyeldi–Vasko, Pansus kini dihadapkan pada pekerjaan besar. Masyarakat tak hanya menunggu wacana, tapi menginginkan hasil nyata.