Hal senada dikatakan Ketua Komisi I, Sawal. “Kedepannya, akan kita perbaiki dan siap mendorong serta menyampaikannya pada pemerintah pusat,” ujarnya.
Ketua Komisi II, Khairuddin Simanjuntak juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah provinsi.
“Persoalan ini tidak akan selesai di kita saja. Kita harus mengajak pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk mendorong dan menyuarakan ke pemerintah pusat, bahwa masih ada PR mengenai tenaga kerja honorer seperti THL maupun di instansi pendidikan seperti SD, SMP, SMA,” jelasnya.
Menutup audiensi, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri menegaskan soal penempatan. “Kami akan memastikan penempatan sesuai instansi dengan catatan sesuai dengan regulasi.”“Kami menampung poin yang disebutkan, akan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” tutup Evi Yandri. (*)
Editor : Mangindo Kayo
