PADANG (17/2/2025) – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menegaskan, iuran sekolah jika melanggar aturan, mesti ditertibkan. Begitupun dengan iuran yang terasa membebani masyarakat.
“Nantinya, bisa diusulkan peraturan gubernur (Pergub) untuk mengatur iuran-iuran tersebut agar lebih ringan. Jadi, akan diatur apa tugas komite dan apa tugas pihak sekolah terkait iuran,” terang Muhidi.
Hal itu dikatakan Muhidi, saat agenda reses perorangan anggota DPRD Sumbar masa sidang kedua tahun 2024/2025 di kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Senin.
Dalam pertemuan yang digelar di Masjid Al-Tim Jihad Korong Gadang itu, aspirasi yang diterima antara lain, infrastruktur jalan lingkung yang layak, kebutuhan akan seragam sekolah gratis dan lainnya.
Menurut Muhidi, kebutuhan akan infrastruktur jalan akan ditampung dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD.
Dia menyebut, secara kelembagaan, DPRD Sumbar berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan yang layak bagi masyarakat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.Termasuk di dalamnya meringankan biaya untuk seragam sekolah bagi anak-anak generasi bangsa.
“Untuk lebih lanjut, masyarakat bisa mengajukan aspirasi melalui dokumen resmi (proposal-red), sehingga bisa dibawa pada rapat resmi membahas rencana kerja pembangunan daerah,” katanya.
Salah seorang warga Kelurahan Korong Gadang, Nandri mengatakan, 25 persen masyarakat Korong Gadang hidup pada garis kemiskinan.
Iuran-iuran yang ada di sekolah sangat membebani, termasuk kewajiban orang tua untuk membiayai seragam sekolah anak. Jadi, dia bermohon, aspirasi tersebut ditindaklanjuti agar meringankan masyarakat.
Editor : Mangindo Kayo
