JAKARTA (4/5/2025) - Sebanyak 260 pemerintah daerah, belum mengusulkan lahan untuk membangun dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo.
“Semua kepala daerah yang belum mengusulkan lahan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum makanan bergizi, agar segera melaporkan ke pusat,” tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir.
Permintaan itu disampaikannya, dalam rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemendagri, Rabu.
Dikatakan Tomsi Tohir, lahan SPPG ini bisa saja lahan milik Pemda, milik desa atau lainnya dan akan disesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan.
Nantinya, kata dia, lahan tersebut akan dipinjam Badan Gizi Nasional dan akan dibangun dapurnya di situ untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis.
Dia menuturkan, daerah-daerah yang dibangun SPPG ini tentunya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa bagi daerahnya. Terutama, dalam hal pergerakan perekonomian masyarakat.Kemudian, kata dia, SPPG juga selain bertugas untuk pemenuhan makanan bergizi, juga bertugas membantu ibu dan anak yang kurang bergizi di daerah beroperasinya.
“Bagi desa yang berkesempatan atau daerah yang terpilih diutamakan pemenuhan pangannya dari warga setempat, sayurnya, berasnya dan sebagainya.”
“Sehingga, akan hidup perputaran uang di desa tersebut dan itu akan mensejahterakan warga,” ungkapnya.
Tomsi Tohir mengingatkan Pemda, untuk mengusulkan lokasi SPPG ini agak banyak, karena nanti akan dipilih dan program ini terus berlanjut setiap bulan dan semakin bertambah.
Editor : Mangindo Kayo
