“Sensor hari ini bukan lagi dari negara, tapi dari dalam dapur redaksi sendiri. Kita dicegah mengungkap karena ‘nanti bisa mengganggu kerja sama media dengan pemda’,” ungkap Defri yang lebih dikenal dengan panggilan Imunk ini.
Keduanya sepakat, bahwa tekanan terhadap pers saat ini tidak selalu datang dari kekuasaan dalam bentuk formal, melainkan melalui ketergantungan ekonomi yang nyaris mutlak.
Banyak media lokal, bahkan nasional, bergantung pada belanja pemerintah daerah atau kementerian.
Sayangnya, dana yang seharusnya menopang keberlangsungan informasi publik, justru disalurkan dalam mekanisme yang mematikan independensi.
“Kalau semua ruang redaksi dikendalikan oleh anggaran advertorial pemerintah, bagaimana mungkin kita mengkritik mereka? Ini semacam pembungkaman yang dilegalkan,” ujar Defri.
Revdi menambahkan, bahwa solusi tidak bisa hanya dibebankan kepada jurnalis atau pemilik media semata.
Negara harus hadir, tapi bukan sebagai pengendali, melainkan mitra strategis yang memahami bahwa pers adalah bagian dari ekosistem demokrasi sekaligus industri yang harus dijaga keberlanjutannya.“Pemerintah harus memperbesar belanja untuk media. Tapi jangan disertai intervensi. Jangan jadikan media sekadar corong atau pemadam kebakaran saat opini publik memanas,” tegasnya.
Diskusi pun semakin dalam, saat keduanya membahas bahwa negara selama ini hanya memposisikan pers dalam dua kutub: sebagai alat kampanye atau sebagai musuh ketika kritis.
Padahal, menurut mereka, ada ruang tengah yang semestinya bisa dibangun—ruang dialog dan kemitraan tanpa syarat tunduk.
Editor : Mangindo Kayo
