PADANG (11/8/2025) - Ketua DPRD Sumbar, Muhidi meyakini, delapan fraksi di parlemen tingkat provinsi itu telah mendalami muatan dari Ranperda Perubahan APBD Sumbar Tahun 2025 dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penjaminan Kredit Daerah.
“Kami meyakini, setiap fraksi telah mengidentifikasi semua permasalahan dalam pembangunan daerah serta memperhatikan regulasi yang terkait dengan pembentukan APBD dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah,” ungkap Muhidi.
Hal itu dikatakannya, saat memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Perubahan APBD Sumbar Tahun 2025 dan terhadap Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penjaminan Kredit Daerah, Senin.
Rapat paripurna yang juga diikuti Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman itu, dari eksekutif dihadiri Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi. Juga hadir pelaksana tugas sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, para asisten dan kepala OPD, Forkopimda dan undangan lainnya.
Dalam rapat paripurna itu, Muhidi mengingatkan tentang beberapa kondisi yang terdapat dalam Ranperda Perubahan APBD Sumbar Tahun 2025 yang dapat nanti jadi pedoman penajaman catatan.
Catatan itu yakni kebijakan anggaran, program dan kegiatan yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Sumatera Barat Tahun 2025, masih perlu dipertajam dan diselaraskan dengan Permendagri No 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 dan Asta Cita Presiden RI.Kemudian, data dari semester pertama menunjukkan bahwa serapan anggaran masih tergolong rendah, sementara waktu pelaksanaan tinggal beberapa bulan lagi.
“Hal ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam perencanaan dan eksekusi program di tingkat OPD,” ungkap Muhidi.
Terkait penyertaan Modal Pemerintahan Daerah kepada PT Jamkrida Sumbar, ungkap Muhidi, DPRD berharap adanya komitmen manajerial, transparansi tata kelola, dan keberanian untuk berubah, dan tentunya penyertaan Modal ini dapat meningkatkan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam pandangan umumnya, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Sumatera Barat, Sri Kumala Dewi meminta pemerintah melakukan penyusunan secara cermat, adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Editor : Mangindo Kayo
