PADANG (4/8/2025) - Ketua Komisi I DPRD Padang, Usmardi Thareb menekankan pentingnya optimalisasi kinerja masing-masing OPD untuk dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia juga mengajak perangkat kecamatan dan kelurahan aktif mengidentifikasi potensi yang belum tergarap maksimal, seperti lahan parkir, fasilitas umum, usaha kos-kosan, dan potensi ekonomi lainnya.
“Kami ingin memastikan setiap persoalan masyarakat direspons cepat dan tepat, baik soal perizinan, aset, maupun ketertiban umum,” tegas Usmardi, Senin.
Hal itu dikatakannya, disela pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan Panitia Khusus I DPRD Padang, Senin. pembahasan ini dijadwalkan dua hari, tanggal 4-5 Agustus 2025.
Dihadirkan dalam pembahasan selama dua hari tersebut, mitra kerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Padang seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), RSUD dr. Rasidin, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Nakerin).
Kemudian Dinas Pariwisata, Dispora, Damkar, Asisten II Pemko Padang, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, DLH, Dinas Kominfo, hingga Perumda Air Minum.Rapat Pansus I ini juga dihadiri Ketua DPRD Padang, Muharlion, Wakil Ketua, Mastilizal Aye, Osman Ayub bersama jajaran anggota pansus DPRD lainnya seperti, Helmi Moesim, Iskandar, Alfi Beben One, Amril Amin, Gufron.
Hadir juga Rachmad Wijaya, Indra Guswadi, Yosrizal Effendi, Rafli Boy, Arnedi Yarmen, Miswar Jambak, Faisal Nasir, Surya Jufri, Yendril, Muhammad Tommy Arby Rumengan, Manufer Putra Firdaus, Mukhlis, Wismar Panjaitan, Zalmadi, Ja’far dan staf sekretariat.
Selama dua hari pembahasan, suasana rapat berlangsung dinamis. DPRD memfokuskan pembicaraan pada penajaman program prioritas, evaluasi efektivitas anggaran, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara, Muharlion mengakui, pembahasan KUA-PPAS 2026 kali ini cukup menantang, karena banyaknya usulan program yang harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Editor : Mangindo Kayo
