“Kami minta BKD menyampaikan aspirasi kawan-kawan Tenaga Teknis Non Database kepada gubernur, karena kewenangan soal ini ada pemerintah provinsi,” tukas Mario.
Sementara itu, Perwakilan BKD, Doni menjelaskan alasan mengapa formasi tenaga teknis tidak dibuka sejak 2024.
Menurutnya, keputusan itu diambil setelah serangkaian rapat maraton yang dipimpin Sekretaris Daerah.
“Saat itu kebutuhan yang paling mendesak adalah guru. Kebutuhan guru mencapai 3.500 orang, sementara yang akan pensiun ada sekitar 800. Itu sebabnya, prioritas diberikan pada formasi guru,” jelas Doni.
Namun, ia menegaskan Pemprov Sumbar tidak menutup mata terhadap aspirasi tenaga teknis.
“Kita juga sudah mengubah kebijakan untuk mengakomodir tenaga teknis. Hanya saja, proses ini memang butuh waktu dan menyesuaikan regulasi pusat.”“Dalam waktu dekat kita akan ke BKN menanyakan persoalan ini,” katanya. (*)
Editor : Mangindo Kayo
