“Saat formasi PPPK awal tidak memasukkan tenaga kependidikan provinsi, saya langsung ke Kemenpan untuk memperjuangkannya. Akhirnya lahir formasi R3, disusul R4 yang sebelumnya bahkan berencana berdemo.”
“Waktu itu R4 sudah terdata di Dapodik, tetapi belum masuk BKN. Saya juga berkoordinasi dengan gubernur, agar mereka bisa diakomodasi sebagai tenaga paruh waktu. Mudah-mudahan minggu ini ada tindak lanjut untuk R3,” ungkap Muhidi.
Terkait usulan beasiswa S2, Muhidi menyatakan dukungannya terhadap peningkatan kapasitas guru. Namun, ia menjelaskan, penganggaran program tersebut berada di ranah eksekutif.
“Salah satu program yang saya dorong adalah pendidikan untuk generasi muda potensial agar bisa berkontribusi bagi pembangunan daerah. Tapi untuk beasiswa, kewenangannya ada di pemerintah daerah, bukan DPRD,” jelasnya.
Dalam kunjungan ke SMA Negeri 1 Padang, Muhidi disambut Kepala Sekolah Syamsul Bahri. Para guru menyampaikan berbagai kendala, di antaranya keterbatasan tenaga administrasi.
Hanya tiga orang berstatus ASN, selebihnya honorer dengan penghasilan dari dana BOS sekitar Rp1,2 juta dan komite sekolah Rp800 ribu. Kondisi ini dinilai belum sebanding dengan beban kerja.
Sementara di SMA Negeri 10 Padang, Muhidi disambut oleh Kepala Sekolah Muhammad Isya. Para guru menyampaikan keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, namun terkendala biaya.Mereka berharap adanya dukungan beasiswa dari pemerintah agar kualitas tenaga pendidik terus meningkat.
Sedangkan di SMA Negeri 3 Padang, Muhidi disambut oleh Kepala Sekolah Zahroni. Para guru honorer kategori R3 menanyakan tindak lanjut perjuangan yang telah dilakukan Ketua DPRD terkait pengangkatan mereka menjadi PPPK penuh.
Mereka berharap perjuangan tersebut terus dikawal hingga ada kejelasan status.
Editor : Mangindo Kayo
