Di era Presiden Prabowo, pola ini dapat memperlebar ketimpangan struktural dalam trias politika. Jika terjadi ketergantungan pada individu tertentu, mekanisme pengambilan keputusan berbasis sistem menjadi lemah.
Pembukaan Layanan Pengaduan oleh Gibran Rakabuming: Dalam langkah yang cukup kontroversial, Gibran Rakabuming, membuka layanan pengaduan langsung di Istana Wakil Presiden.
Layanan ini bertujuan untuk menampung keluhan masyarakat dan memberi respon langsung dari pemerintahan.
Namun, langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai tumpang tindih sektor, mengingat pengaduan dan interaksi dengan publik seharusnya menjadi ranah dari lembaga negara yang lebih terstruktur dan sesuai dengan aturan yang ada.
Layanan ini berisiko memperkuat dominasi sektor eksekutif, yang dapat merusak prinsip independensi antar lembaga dalam sistem trias politika, serta mengaburkan pembagian kekuasaan antara eksekutif dan lembaga-lembaga lain yang memiliki peran dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan.
Potensi Ketegangan dalam Pembagian Kekuasaan: Keberadaan ego sektoral ini berpotensi menambah ketegangan dalam pembagian kekuasaan yang idealnya dijaga dalam trias politika.Misalnya, legislatif yang seharusnya memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, bisa terhambat dalam menjalankan tugasnya ketika sektor eksekutif terlalu dominan.
Selain itu, yudikatif, yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum secara independen, juga dapat terpengaruh apabila terlalu banyak campur tangan dari pihak eksekutif yang lebih mengedepankan kepentingan sektoral mereka.
Potensi ego sektoral dalam trias politika Indonesia di era kepemimpinan Prabowo Subianto mencerminkan ketegangan antara kekuasaan eksekutif dan lembaga-lembaga negara lainnya.
Fenomena ini dapat menurunkan efektivitas pemerintahan dan merusak prinsip-prinsip dasar yang ada dalam sistem pembagian kekuasaan.
