PADA Sabtu, 6 April 2025, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah jurnalis ke kediamannya di Hambalang.
Ini salah satu pertemuan terbuka pertama sejak ia diumumkan sebagai pemenang pemilu 2024 oleh Komisi pemilihan Umum.
Pertemuan ini, yang diharapkan menjadi ruang klarifikasi atas arah pemerintahan lima tahun ke depan, justru menyisakan pertanyaan yang jauh lebih besar: ke mana arah politik Indonesia sebenarnya?
Apa yang publik saksikan bukan jawaban-jawaban yang menjelaskan masa depan bangsa, melainkan seloroh, candaan dan pengalihan yang tak menyentuh substansi pertanyaan.
Sebuah panggung yang lebih banyak menghibur ketimbang mencerdaskan.
Ketika para jurnalist menanyakan respons atas meningkatnya gelombang demonstrasi mahasiswa, Presiden justru merespons dengan balik bertanya, “Apakah demo itu murni atau bayaran?”Ini bukan hanya bentuk kelit dari kritik publik, melainkan kegagalan mendalam dalam memahami semangat demokrasi itu sendiri.
Pertanyaan tersebut mencerminkan kecurigaan negara terhadap rakyatnya, seolah suara yang datang dari jalanan bukanlah hak konstitusional, tapi ancaman yang mencurigakan.
Aspirasi rakyat dianggap noise, bukan sinyal yang harus ditangkap oleh seorang pemimpin negara.
Banyak yang menyalahkan rakyat, menyebut mereka terlalu mudah percaya, terlalu gampang dihasut, atau tidak rasional dalam memilih.
