Absennya sistem data yang terintegrasi, juga membuat kebijakan cenderung berbasis intuisi, bukan bukti.
Untuk merealisasikan visi Kota Pintar, Padang perlu mengatasi tantangan berupa kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas digital, dan warga menjadi krusial. Komitmen politik dari kepala daerah pun harus diterjemahkan dalam regulasi, anggaran, dan program konkret.
Potensi Padang sebenarnya besar. Namun tanpa konsistensi kebijakan dan koordinasi lintas sektor, mimpi menjadi kota pintar hanya akan menjadi slogan.Kota ini membutuhkan lebih dari sekadar visi; ia membutuhkan kepemimpinan transformasional, tata kelola yang tangguh, dan pelibatan aktif dari masyarakat.
Jika langkah-langkah tersebut dijalankan dengan konsisten, Padang bukan hanya bisa mengejar ketertinggalan dari kota-kota besar lainnya, tetapi juga bisa menjadi pelopor transformasi digital berbasis kearifan lokal di Indonesia. (*)
