SPM Awards bukan lomba kecantikan birokrasi. Ia mengukur kerja nyata: seberapa cepat warga mendapat layanan di Puskesmas, seberapa bersih air yang sampai ke rumah, seberapa aman anak-anak pergi sekolah.
BANYAK hal bisa menjadi ukuran kemajuan sebuah kota: gedung pencakar langit, geliat investasi, pusat perbelanjaan modern.
Tapi, dalam kaca mata publik, barangkali tidak ada yang lebih relevan daripada kualitas pelayanan dasar.
Pendidikan, kesehatan, air bersih dan ketertiban umum adalah denyut nadi keseharian warga.
Maka, ketika Kota Padang ditetapkan sebagai kota terbaik di Sumatera dalam ajang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri, ini bukan sekadar seremoni—melainkan isyarat bahwa pelayanan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, perlahan telah ditata.
SPM Awards bukan lomba kecantikan birokrasi. Ia mengukur kerja nyata: seberapa cepat warga mendapat layanan di Puskesmas, seberapa bersih air yang sampai ke rumah, seberapa aman anak-anak pergi sekolah.
Kota Padang, yang dalam dua tahun terakhir konsisten berada di posisi tiga besar nasional (peringkat ketiga di 2023 dan kelima di 2024), akhirnya mencapai tonggak tertinggi di tingkat Sumatera pada 2025.Sebuah prestasi yang tak lahir dari gebrakan sesaat, melainkan dari proses panjang.
Patut dicatat bahwa SPM adalah kewajiban, bukan pilihan. Pemerintah daerah, sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014, wajib memenuhi enam urusan dasar: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, sosial serta perumahan.
Dalam banyak daerah, urusan ini kerap tertatih—terhalang oleh birokrasi lamban, anggaran yang tak tepat sasaran, hingga lemahnya pengawasan.
