Tom Lembong dikenal sebagai teknokrat cemerlang. Lulusan Harvard yang pernah menjabat di sektor keuangan global ini direkrut ke dalam Kabinet Kerja Jokowi sebagai simbol modernisasi birokrasi.
Namun kariernya meredup setelah tak dipilih kembali di periode kedua. Di balik layar, ia disebut masih menjalin komunikasi dengan para investor asing dan diplomat ekonomi dari Eropa dan Jepang.
Kasusnya mencuat awal 2025, setelah laporan audit BPK mengungkap adanya kelebihan kuota impor gula sebanyak 230 ribu ton yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan pada periode 2016-2018.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa penetapan kuota tidak sesuai rekomendasi Kementerian Pertanian, dan diduga terjadi praktik suap oleh pengusaha kepada pejabat internal.
Tom disebut sebagai pihak yang menandatangani nota kebijakan distribusi kuota secara lisan, tanpa notulensi, dalam sebuah pertemuan tertutup.
Namun, menurut kuasa hukumnya, “Tom tidak menerima aliran dana sepeser pun dan tak pernah menjabat ketika eksekusi dilakukan.”Koordinator Koalisi Transparansi Pangan Nasional (KTPN), yang meminta namanya tidak dicantumkan, menyebut pemberian abolisi sebagai langkah mundur.
“Kasus ini seharusnya dibuka di pengadilan. Kalau memang tak bersalah, biarkan hakim memutuskan. Jangan malah dihentikan dari atas,” katanya.
Presiden Prabowo sendiri belum memberikan pernyataan resmi selain keterangan dari Juru Bicara Istana, yang menyatakan bahwa “keputusan ini sudah melalui evaluasi menyeluruh dan diputuskan demi kepentingan nasional.”
Namun diam Tom Lembong, yang tetap enggan berbicara, telah menciptakan ruang abu-abu dalam narasi publik. Di satu sisi, ia seperti seorang korban dari sistem yang hendak membungkam integritasnya. Di sisi lain, ia tampak seperti simbol dari elite yang tahu cara meloloskan diri dari jeratan hukum.
