Mulai dari penyajian laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Kemudian, menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai, kemudian meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah.
Selanjutnya, melakukan peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh pelaksanaan administrasi keuangan daerah oleh semua SKPD.
Begitu juga, meningkatnya komitmen semua elemen pendukung pelaksanaan administrasi keuangan daerah.
"Kita bersyukur, beberapa catatan yang diberikan BPK RI Perwakilan Sumbar pada Pemko Padang berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ungkap Hendri.
Hendri berharap, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Padang 2022 ini segera diproses sesuai prosedur yang berlaku.
"Kita berharap, Ranperda ini nantinya dapat dijadikan Perda sesuai tenggat waktu yang direncanakan," tuturnya.Usai penyampaian nota pengantar, Syafrial Kani mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada Pemko Padang yang telah menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang TA 2022 sesuai rentang waktu yang telah ditentukan.
"Setelah ini, kita akan menindaklanjuitnya dengan menggelar rapat paripurna internal terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Ranperda ini. Semoga, Ranperda ini dapat dijadikan Perda sesuai waktu yang ditentukan," ucap Syafrial.
Pada paripurna ini, juga hadir Plt Sekda Padang, Arfian, Sekretaris DPRD, Hendrizal Azhar, pimpinan OPD dan jajaran pemko lainnya.
Editor : Mangindo Kayo
