Fraksi PAN, melalui juru bicaranya Faisal Nasir mengutip laporan hasil pembahasan Pansus I yang menyorot realisasi serapan APBD paling rendah adalah Kecamatan Nanggalo dengan realisasi 74,34 persen.
"Dianggarkan Rp14,127 miliar lebih, realisasi Rp13,327 miliar lebih. Bersisa sekitar Rp800 juta. Ini perlu jadi perhatian dan harus dikaji mendalam, dimana kendalanya sehingga didapatkan solusi terbaik untuk ke depannya," ungkap Faisal.
Fraksi PAN juga menyorot realisasi pendapatan Bapenda paling rendah dibanding OPD/BUMD lainnya, yaitu 78,5 persen. Target Rp561 miliar lebih, realisasi hanya Rp440 miliar lebih.
"Fraksi PAN meminta Bapenda untuk tegas, lahirkan inovasi agar potensi pajak tergarap optimal. Sedangkan terkait penghapusan piutang PBB sebesar Rp233 miliar, perlu ditempuh opsi terbaik dan fraksi PAN mendorong pimpinan DPRD melakukan komunikasi intensif dengan wali kota," tegasnya.
Di samping itu, Fraksi PAN juga menyorot program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase cukup banyak dianggarkan yaitu Rp32 miliar lebih. Termasuk program pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp15 miliar lebih.
"Namun realita di lapangan, persoalan banjir pada titik-titik tertentu tetap terjadi seperti tidak teratasi. Karena itu, fraksi PAN setuju dengan rekomendasi Pansus III DPRD Kota Padang, agar OPD terkait meningkatkan pengawasan terhadap pengendalian banjir, dan mencari tahu penyebabnya sekaligus solusi ampuh agar persoalan 'rutin' itu tidak terjadi lagi di kemudian hari," pungkasnya.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Rafdi mengatakan, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran APBD per 31 Desember 2022, dapat terlihat bahwa pengelolaan keuangan daerah disektor PAD seperti kehilangan kendali.Hal ini terlihat pada rendahnya pencapaian PAD pada tahun 2022 sebesar Rp612,8 miliar, jika dibanding dengan target PAD pada revisi RPJMD tahun 2020-2024 sejumlah Rp1,043 triliun atau mengalami defisit lebih dari Rp400 miliar.
"Ini berimplikasi terhadap berkurangnya volume kegiatan pembangunan daerah dan kualitas layanan publik," tegasnya.
Dikatakan, keadaan seperti ini, tentu jadi catatan penting terhadap kinerja Sekretariat Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah dan evaluasi terhadap belum kuatnya kepemimpinan kepala daerah sebagai pengendali keuangan daerah.
Editor : Mangindo Kayo
