Benny Utama Apresiasi Kinerja BNNP Sumbar, Sinergi dan Kolaborasi Kunci Pemberantasan Narkotika

JAKARTA (23/1/2025) - Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama menegaskan, tindakan represif pemberantasan narkotika, harus diseimbangkan dengan tindakan pencegahan dan rehabilitasi.

Dalam tindak pidana narkotika, terang Benny, pengguna atau pencandu juga sekaligus korban yang perlu mendapat perhatian. Selai itu, dampak peredaran narkoba, bisa lebih berbahaya daripada terorisme.

“Sayangnya, kinerja BNN tidak didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai. Kalau kita lihat anggaran BNN tahun ini hanya Rp2,4 triliun. Untuk wilayah Indonesia yang seluas ini dan tantangan yang besar, anggaran tersebut kurang memadai. Perlu ditingkatkan kalau ingin BNN bekerja optimal,” nilai Benny.

Hal itu dikatakan anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 2 itu, pada rapat kerja Komisi III DPR dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kamis.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR, Dede Indra Permana Soediro dan dihadiri para anggota Komisi III DPR, Kepala BNN dan jajaran serta Kepala BNNP Provinsi se-Indonesia, dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 dan program kerja BNN Tahun Anggaran 2025.

Berkat koordinasi yang baik antara BNNP Sumbar, Kejaksaan Negeri Pasaman dan Pengadilan Negeri Pasaman, salah satu pelaku yang merupakan otak sindikat peredaran narkotika jenis ganja tersebut, akhirnya dituntut dan dijatuhi hukuman mati.

“Ini tentu salah satu upaya kita dalam memberantas peredaran narkoba. Disamping pencegahan langkah-langkah represif tentu juga harus tegas dan nyata, salah satu tentu bentuk hukuman yang dijatuhkan,” tegas Benny Utama.

Dalam rapat itu, Benny juga mengupas sisi kelembagaan BNN. Menurutnya, belum semua kabupaten/kota memiliki BNNK.

Sebagai contoh Provinsi Sumatera Barat. Dari 19 kabupaten/kota, BNNK baru terbentuk di empat kabupaten/kota yakni Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kota Payakumbuh dan Kota Sawahlunto.