PADANG (31/5/2025) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat, berikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 8 pemerintah daerah terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
“Capaian WTP ini mencerminkan konsistensi dan komitmen kuat dalam mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel,” ungkap Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra dalam siaran persnya, Kamis.
Dikatakan Sudarminto, pemeriksaan atas LKPD dilakukan untuk menilai apakah penyajian laporan telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung sistem pengendalian intern yang memadai.
“Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN),” terangnya.
Dikatakan, LHP ini diserahkan pada kepala daerah dan Ketua DPRD, sebagai untuk memenuhi amanat undang-undang tentang pemeriksaan dan pengelolaan tanggungjawab keuangan negara.
Penyerahan digelar di aula kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat dan dihadiri langsung oleh pimpinan daerah serta pimpinan DPRD.Secara khusus, Kota Sawahlunto telah meraih opini WTP 10 kali berturut-turut, Kabupaten Dharmasraya 10 kali berturut-turut, Kabupaten Solok Selatan 9 kali berturut-turut, Kabupaten Pesisir Selatan 12 berturut-turut.
Kemudian, Kabupaten Limapuluh Kota 10 kali berturut-turut, Kota Payakumbuh 11 kali berturut-turut, Kabupaten Padang Pariaman 6 kali berturut-turut dan Kabupaten Solok 8 kali berturut-turut.
Namun demikian, BPK menemukan beberapa kelemahan terkait Pengendalian Internal maupun Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan.
“Hal ini telah diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah terkait, untuk mendorong pengembangan Sistem Pengendalian Internal yang memadai, serta penerapan governance, risk dan compliance,” ungkap dia.
Editor : Mangindo Kayo
