Menanggapi aspirasi itu, Muhammad Yasin menjawab, "Imam khatib yang berstatus PNS merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Untuk itu kami masih menunggu regulasi dari pusat.”
“Permohonan bantuan pompa ini akan kami bawa ke Pemerintah Provinsi dan akan kami pelajari dulu aturannya, karena program ini dulunya ada yaitu Pamsimas dari Pemerintah Pusat,” tambahnya.
Mengenai permohonan bantuan UMKM, Yasin menyebut, pada tahun ini sudah memprogramkan kegiatan pengembangan SDM-nya.
Sementara, untuk pemasaran secara online serta membranding produk, akan digelar untuk kelompok yang telah memiliki produk.
“Namun demikian kami juga berencana akan membuat program bantuan sarana dan prasarana untuk UMKM,” terangnya.
Pada tahun 2025 ini, Yasin mengaku, sudah mulai membangun jalan kawasan permukiman, jalan usaha tani yang diajukan kelompok tani, irigasi tersier, bantuan untuk kelompok tani seperti Alsintan dan juga bantuan UMKM yang sesuai dengan usulan masyarakat.“Untuk rumah ibadah, juga telah kami anggarkan di tahun 2025 ini untuk 15 masjid dan mushala,” terang dia.
“Untuk setiap usulan, yang paling penting itu, proposal dari masyarakat sudah ada lebih dulu,” pungkas Yasin. (*)
Editor : Mangindo Kayo
