Selain itu juga tentang berapa banyak program pemerintah pusat yang akan dilaksanakan di daerah, baik melalui dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.
“Terkait dengan TKD, kita juga perlu mengetahui, apakah masih ada kebijakan DAU Peruntukkan seperti tahun 2025 yang cukup menyulitkan daerah dalam berinovasi terhadap penggunaan DAU,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Ia mengatakan, arah dan kebijakan anggaran Pemerintah Pusat pada tahun 2026 akan memiliki korelasi yang kuat dengan arah kebijakan anggaran dan pembangunan daerah yang saat ini dalam proses penyusunannya.Apalagi, bagi Sumbar yang kemampuan fiskalnya sangat rendah. Hal ini membuat Sumbar akan sangat tergantung pada dukungan APBN untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. (*)
Editor : Mangindo Kayo
