Ranperda APBD Sumbar Tahun 2026, Ini Sorotan Fraksi-fraksi DPRD di Pandangan Umum

“Saat ini, fasilitas yang ada di sekolah itu masih kurang. Selain itu di sekolah itu perlu lebih difokuskan lagi untuk memperbanyak jam latihan dibanding jam pelajaran umum,” kata Salamat.

Kemudian, Fraksi Nasdem juga meminta agar di SMAN 3 Sumatera Barat yang berlokasi di Lubuk Sikaping, Pasaman dibuka kelas olahraga.

“Sekolah-sekolah tersebut menjadi kewenangan pemerintah provinsi Sumbar, sehingga ini perlu menjadi perhatian,” tutur Salamat.

Sementera, fraksi PKS menyampaikan, yang menjadi catatan, posisi pembiayaan netto dan surplus yang cukup tipis, pembiayaan netto tercatat minus Rp10 miliar yang ditutup dengan surplus anggaran sebesar Rp10 miliar, indikasi betapa ruang fiskal kita pada 2026 ini relatif sempit dan rentan terhadap guncangan.

“Fraksi PKS mencatat adanya penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat (DBH, DAU, DAK) yang signifikan, tercatat pengurangan TKD yang besar, sehingga memaksa kita melakukan refocusing agar rancangan APBD tetap realistis dan pelayanan publik tidak terganggu.”

Fraksi PKB-PDI Perjuangan menyampaikan, untuk Tahun 2026 Pemprov Sumbar mengusung tema "Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang lnklusif Dan Berkelanjutan" seperti yang disampaikan dalam Nota Pengantar serta di Nota Keuangan Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari empat poin.

“Sekaitan hal tersebut izinkan Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menanyakan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, apa langkah konkret Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan tersebut,” terangnay.

“Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2026 dan langkah-langkah tersebut bisa tercapai sesuai target, tepat sasaran dan efektif, serta bagaimana mewujudkan langkah konkret ini agar dapat bermanfaat nyata bagi masyarakat,” kata Jubir PDI P dan PKB. (*)