PADANG (14/10/2025) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Padang, berhasil sepakati penambahan proyeksi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari PT PLN (persero) Cabang Padang jadi Rp130 miliar di tahun 2026.
“Sebelumnya, PT PLN hanya menyampaikan proyeksi PPJ sebesar Rp127,5 miliar. Tahun-tahun sebelumnya, berada di angka 115 sampai 120 miliar rupiah. Alhamdulillah, diskusi alot tim Banggar dengan memperhatikan semua potensi, disepakati penambahan Rp2,5 miliar dari jumlah yang sebelumnya diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ungkap Ketua Banggar DPRD Padang, Muharlion.
Kabar positif itu disampaikannya, terkait hasil rapat yang digelar Banggar DPRD Padang bersama manajemen 2 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasional di Padang dan 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Banggar, Lantai III Kantor DPRD Padang, Selasa itu, dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan menopang berbagai agenda pembangunan di tahun 2026.
Potensi penambahan PAD yang dikejar itu dari PT PLN (persero) Cabang Padang dan PT Semen Padang (anak usaha PT Semen Indonesia). Kemudian, dari PT Bank Nagari, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Padang dan Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM).
Rapat ini, merupakan rangkaian dari pembahasan Rancangan APBD Padang Tahun 2026 yang telah dihantarkan Pemko Padang dalam rapat paripurna, Senin (13/10/2025).Selain PPJ, ungkap Muharlion, Tim Banggar DPRD Padang juga mengejar potensi pertambahan PAD dari penggunaan genset oleh berbagai perusahaan yang beroperasi di Padang.
“Untuk potensi penambahan PAD dari genset ini, akan terus kita cari karena kontribusinya cukup signifikan,” terang Muharlion.
Selain dari PT PLN, kontribusi penambahan PAD yang dikejar adalah dari PT Semen Padang, berupa Pajak Mineral Bukan Logam (sebelumnya, Pajak Galian C-red) yang diproyeksikan ke TAPD di tahun 2026 sebesar Rp31,2 miliar.
“Saat ini, hanya ada dua pabrik yang beroperasi di PT Semen Padang yakni Indarung V dan Indarung VI. Pabrik Indarung I sampai IV, tak operasional lagi. Jadi agak sempit ruang penambahan. Yang masih dikejar itu PAD dari PPJ, PBB dan lainnya dari Semen Padang,” ungkap dia.
Editor : Mangindo Kayo
