3. BBM Umum, yakni bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu (di luar angka 1 dan 2 di atas) dan tidak diberikan subsidi.
Dengan formula penetapan harga eceran BBM yang melibatkan komponen 1) Harga Dasar, 2) Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKP, 4) Besaran Subsidi, 5) Margin Badan Usaha dan 6) Biaya Distribusi dan Penyimpanan, maka Pemerintah memberlakukan harga jenis BBM Tertentu, yakni Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,- per liter dan Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 7.250,- per liter di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia per 1 Januari 2015 Pukul 00.00 WIB.
Sedangkan untuk jenis BBM Khusus Penugasan, yakni Bensin RON 88 sebesar Rp 7.600,- per liter (untuk wilayah luar Jawa, Sumatera dan Bali) dan jenis BBM Umum (non-subsidi) sebesar Rp 7.600,- (untuk wilayah Jawa, Sumatera dan Bali).
Untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan BBM bersubsidi ini, pemerintah akan melakukan evaluasi setiap bulannya. Sedangkan untuk merealisasikan kompetisi yang sehat di antara pelaku usaha, pemerintah juga telah menetapkan harga eceran terendah dan tertinggi yang perhitungannya ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah PPN dan PBBKB dengan pembatasan margin badan usaha paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 10% dari harga dasar.Di akhir pemaparannya, Menteri Koodinator Bidang Perkonomian, Sofyan Djalil dan segenap menteri yang mendampingi menegaskan bahwa pemerintah menerima dengan baik dan mengapresiasi semua rekomendasi yang masuk, termasuk usulan terkait pengalihan dari RON 88 ke RON 92. (rel)
Editor :
