Sebagian besar dana ini diinvestasikan ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), mendanai pembangunan infrastruktur pemerintah.
Sebuah ironi yang jarang dibahas: jamaah membiayai negara lebih dulu sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci.
Pada titik ini, politik ekonomi haji mengambil alih sorotan.
Bagaimana negara menyusun ongkos haji? Apakah wajar biaya disubsidi oleh nilai manfaat dana kelolaan? Siapa yang menentukan harga tiket, hotel, dan katering?
Ini semua bukan keputusan spiritual, melainkan kebijakan ekonomi yang sangat politis.
Ketika harga haji naik, protes muncul. Ketika harga ditekan, muncul defisit.
Dalam tiap keputusan, negara harus menimbang antara menjaga daya beli jamaah dan menjaga keberlanjutan dana.Tapi sering kali, keputusan itu juga dipengaruhi oleh momen elektoral dan sensitivitas umat.
Di sinilah populisme religius kerap bermain. Pemerintah ingin tampil sebagai pelindung umat, bahkan ketika subsidi itu ditarik dari dana umat sendiri.
Ketika publik menolak kenaikan biaya haji, narasi keadilan sosial dilemparkan.
