Di sisi lain, batas versi Bank Dunia setara sekitar Rp30.000 per hari, tergantung fluktuasi nilai tukar dan harga domestik.
“Yang jadi soal bukan angka mana yang benar, tapi mana yang lebih mencerminkan kenyataan hidup masyarakat bawah,” kata Ahmad Heri Firdaus, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
“Garis kemiskinan BPS itu hanya cukup untuk hidup sangat sederhana. Sementara standar Bank Dunia mengukur siapa yang punya akses layak terhadap layanan dasar.”
Menurut Heri, perbedaan standar ini menyulitkan pengambilan kebijakan. Pemerintah cenderung memakai angka BPS untuk menentukan alokasi bansos dan penerima subsidi.
Padahal jutaan warga yang hidup sedikit di atas garis BPS justru sangat rentan jatuh miskin kembali jika ada guncangan harga atau kehilangan pekerjaan.
***
BPS membela diri. Kepala BPS Margo Yuwono menegaskan bahwa metode yang digunakan bersifat konsisten sejak 1998, berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach).“Kalau kita langsung pakai standar internasional tanpa kontekstualisasi, kita bisa kehilangan presisi dalam memantau dampak kebijakan nasional,” ujarnya.
Meski begitu, para pengamat meminta pemerintah tidak berhenti pada statistik.
Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, menilai bahwa angka kemiskinan seharusnya juga mempertimbangkan kualitas hidup dan kemampuan masyarakat mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak.
