Alternatif Pendekatan
Sejumlah pakar kebijakan publik menyarankan kenaikan tarif pajak dilakukan secara bertahap, disertai sosialisasi yang memadai.
Pemerintah daerah juga dapat mengejar PAD dari sumber lain, seperti optimalisasi aset daerah yang menganggur, kemitraan investasi di sektor pariwisata, hingga digitalisasi pelayanan untuk menekan kebocoran pendapatan.
Selain itu, transparansi dalam penggunaan dana hasil kenaikan pajak sangat penting.
Warga cenderung lebih menerima beban pajak tambahan jika melihat bukti nyata bahwa uang tersebut digunakan untuk perbaikan jalan, layanan kesehatan, atau fasilitas publik lainnya.
Potensi Penyesuaian KembaliMenyusul protes dari berbagai lapisan masyarakat, beberapa daerah mulai memberi sinyal untuk meninjau ulang besaran kenaikan PBB-P2.
Peninjauan ini terutama menyasar rumah tangga berpenghasilan rendah atau aset yang digunakan untuk usaha kecil.
Namun, tidak semua daerah memilih jalur revisi. Ada pemerintah daerah yang tetap mempertahankan tarif baru dengan alasan kebutuhan belanja yang mendesak.
Situasi ini membuat perdebatan antara pemerintah dan warga kemungkinan akan berlanjut setidaknya hingga akhir tahun anggaran.
