JAKARTA (1/1/2025) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong mengungkap adanya praktik manipulasi data yang dilakukan sejumlah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di level pemerintahan daerah.
Praktik tersebut dinilai merugikan tenaga honorer yang telah lama mengabdi, namun justru tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dia mencontohkan, ada tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun namun tidak bisa mengikuti seleksi PPPK. Sedangkan tenaga honorer yang baru bekerja satu tahun justru dapat ikut seleksi.
“Praktik seperti ini terjadi, karena adanya manipulasi data,” tegas Bahtra Banong dalam Konferensi Pers Komisi II di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin.
Selain itu, dirinya juga kerap menerima aduan seleksi PPPK yang sangat beragam.
Misalnya, pada tahun sebelumnya, ada honorer yang dapat mengikuti seleksi, tetapi pada tahun ini datanya hilang atau tidak terdaftar sehingga tidak dapat mengikuti seleksi.Selain itu, terdapat juga kasus di mana peserta yang telah lulus seleksi sebelumnya tidak mendapatkan formasi sesuai haknya.
“Permasalahan ini harus segera diperbaiki agar keadilan bagi tenaga honorer dan peserta seleksi PPPK dapat diwujudkan,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
“Modus-modus seperti ini akan kami perbaiki ke depannya, agar rasa keadilan bagi tenaga honorer maupun peserta seleksi PPPK dapat terwujud, sehingga mereka mendapatkan hak sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (*)
Editor : Mangindo Kayo
