PADANG (14/3/2025) - Komisi IV DPRD Bengkulu pelajari pola penganggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) dalam kesiapsiagaan bencana yang dialokasikan pada lembaga legislatif dan eksekutif di Sumatera Barat.
“Kesiapsiagaan bencana alam harus jadi prioritas, baik dalam bentuk pencegahan maupun penanggulangan. Untuk banjir, mitigasi harus diperkuat agar dampaknya dapat diminimalisir,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring.
Hal itu disampaikannya, memimpin rombongan Komisi IV DPRD Bengkulu melakukan studi banding ke Sumatara Barat, Jumat.
Saat berdialog dengan DPRD Sumbar, rombongan diterima Plt Sekretaris DPRD Sumatera Barat, Maifrizon di ruang khusus 1.
DPRD Bengkulu juga menyoroti program hibah dari BPBD, yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur di beberapa kabupaten dan kota.
“Beberapa proyek yang masuk dalam perhatian di dewan, antara lain rekonstruksi jalan di Kabupaten Lebong serta pembangunan satu unit jembatan di Kabupaten Seluma,” ungkap Usin.Dikatakan, Komisi IV DPRD Bengkulu akan terus berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas PUPR untuk memastikan, program hibah ini berjalan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025.
“Salah satu poin yang masih dikaji adalah apakah program hibah tersebut memerlukan dana pendamping dari BPBD Provinsi Bengkulu,” terangnya.
“Kami akan mengonfirmasi prakteknya di Sumatera Barat, apakah pendanaan proyek infrastruktur ini membutuhkan dana pendamping dari BPBD provinsi,” tambah Usin.
DPRD Bengkulu berharap dapat mengadopsi strategi yang diterapkan di Sumatera Barat, guna memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana di Bengkulu.
Editor : Mangindo Kayo
