“Kami tentu mendukung target kenaikan PAD, selama itu realistis dan tidak mematikan potensi yang sudah ada. Mencari sumber baru memang tidak mudah karena banyak pembatasan regulasi. Namun daerah bisa lebih kreatif selama tetap mematuhi UU dan RPJMD,” jelas Rafdi.
Walaupun akan menggenjot target PAD, Rafdi yang didampingi anggota Fraksi PKS, Ja’far dan Gufron, menegaskan sikap fraksinya tidak akan menyetujui mekanisme penambahan PAD dengan cara menaikan tarif yang akhirnya akan membebani masyarakat.
“Potensinya saja masih banyak yang bocor. Ini yang harus ditutup dulu hingga memberikan kontribusi positi bagi anggaran pembangunan,” tegasnya.“Satu hal lagi yang jadi catatan kita di Fraksi PKS, regulasi untuk membayar pajak kendaraan itu memang terasa menyulitkan warga. Bayangkan, seorang suami yang akan membayarkan pajak kendaraan bermotor atas nama istrinya, harus melalui proses administrasi yang sulit. Masyarakat mau kasih uang ke negara kok direpotkan dengan hal remeh temeh. Tak logis,” tegas dia. (*)
Editor : Mangindo Kayo
