BUKITTINGGI (21/10/2025) - Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis menyampaikan, stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi isu multidimensi yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan bangsa.
Karena itu, dia menilai, intervensi terhadap stunting harus dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat sipil.
“Pendekatan aksi konvergensi menekankan pentingnya keterpaduan program lintas sektor agar pelaksanaan upaya pencegahan dan penurunan stunting berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Ibnu.
Hal itu disampaikannya, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Aula Balai Kota Bukittinggi, Selasa.
Dia menjelaskan, pemerintah pusat telah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14,4% pada tahun 2029 dan 5% pada tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045.
Di Kota Bukittinggi sendiri, angka stunting terus menunjukkan tren positif, di mana pada tahun 2024 telah menurun jadi 16,8% atau turun 3,3 poin dibanding tahun sebelumnya.Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut, terang dia, Pemerintah Kota Bukittinggi terus memperkuat kelembagaan TPPS, meningkatkan kapasitas kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Kemudian, juga melaksanakan program berbasis masyarakat seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang membantu keluarga berisiko stunting.
Dia juga mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat koordinasi, integrasi program dan komitmen bersama dalam menurunkan prevalensi stunting.
Ia menegaskan, pencegahan dan penurunan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi unggul, sehat, dan produktif di masa depan. (*)
Editor : Mangindo Kayo
