Maka pertanyaannya: adakah strategi integrasi ekonomi antara tol dan daerah sekitarnya? Jika tidak, tol bisa menjadi simbol kemajuan yang menyingkirkan rakyat kecil dari arus utama pertumbuhan.
RUAS Tol Padang-Sicincin sepanjang 36,6 kilometer akhirnya resmi bertarif. Sejak diumumkan awal pekan ini, para pengendara dari golongan I seperti mobil pribadi harus merogoh kocek Rp50.500 untuk sekali lintas.
PT Hutama Karya (Persero) selaku operator menyatakan bahwa penetapan tarif itu telah sesuai perhitungan kelayakan investasi dan operasional.
Namun, di ranah publik, terutama Sumatera Barat bagian pesisir dan pedalaman, tarif itu memantik tanya: untuk siapa jalan bebas hambatan ini dibangun?
Sejak awal, Tol Trans-Sumatera digadang-gadang menjadi tulang punggung konektivitas baru Pulau Andalas.
Tol Padang–Sicincin adalah segmen pertama dari ruas Padang–Pekanbaru yang panjang totalnya mencapai 254 km.
Dalam desain awal, tol ini akan memangkas waktu tempuh dan memacu pertumbuhan ekonomi. Tapi jalan tol juga bukan sekadar beton, aspal, dan kendaraan melaju cepat. Ia menyentuh sisi ekonomi rakyat, ruang budaya lokal, hingga relasi sosial yang berubah.Ekonomi Jalan Bebas Hambatan
Jika dihitung per kilometer, tarif Rp50.500 untuk 36,6 km berarti sekitar Rp1.380/km — angka ini sedikit lebih tinggi dibanding beberapa tol lain di Pulau Jawa.
Untuk pengendara yang bolak-balik Padang-Sicincin setiap hari, ongkos pulang-pergi bisa menyentuh Rp101.000.
