"Validasi data penduduk, apakah itu penduduk miskin, penerima bantuan, pembiayaan, dan lainnya, perlu untuk disinkronkan lagi," ujar Arif Yumardi
Sinkronisasi data ini penting, bagaimana nantinya bisa benar - benar valid.
"Karena, mohon maaf, data dari Dinas Sosial, Kesehatan, Capil, dan lainnya: belum sinkron," ucapnya.
Persoalan sinkronisasi data ini, akan berimbas juga nantinya, ke pola perumusan (penghitungan) pembiayaan.
"Data tidak valid, biaya tidak tercover dengan baik, masyarakat miskin pun sulit terbantu (pembiayaan) dalam berobat," ujar Arif Yumardi.
Jadi, bagaimana nanti, UHC ini tercover dan betul - betul terkoneksi, hanya dengan KTP.Apakah itu BPJS , BPJS Mandiri, Dana Desa, dan pembiayaan lainnya.
Sebab, lanjut dia, masih saja ada masyarakat yang saat berobat, ternyata kartu BPJS nya tidak hidup atau mati.
"Persoalan ini, tinggal dikolaborasikan, secara teknis oleh OPD terkait, bagaimana mencari solusi (jalan keluar)," ucapnya lagi.
Kami di TPPD, terang Arif Yumardi, tidak dalam kapasitas mengintervensi. Tapi, ini adalah janji bapak Bupati Hendrajoni dan Risnaldi, yang mesti dilahirkan ke dalam RPJMD.
Editor : Tusrisep
