“Beberapa hari lalu bahkan tercatat sekitar 40 kapal yang masuk. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Muhidi menegaskan pentingnya capaian kinerja yang jelas, dalam rencana strategis yang disepakati bersama.
“Harus ada target konkret, misalnya tahun pertama berapa yang bisa diselesaikan, tahun berikutnya berapa lagi, serta kapan hasilnya dievaluasi,” terang dia.
“Dalam pertemuan selanjutnya rencana itu harus lebih terarah, apa langkah kebutuhan untuk mengatasi ilegal meaning dan fishing. Agar hasil kinerja itu berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah (PAD),” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda bergerak cepat menyiapkan langkah strategis menghadapi persoalan krusial daerah.
Menurutnya, ada 3 persoalan mendesak di Sumbar yang perlu ditangani segera, di antaranya maraknya aktivitas tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal dan kelangkaan BBM.“Semua harus bergerak. Kita susun langkah-langkahnya dengan jelas, ada tahapan dan tindak lanjutnya,” tegas Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, ada dua aspek utama yang perlu menjadi pertimbangan dalam penanganan masalah tersebut. Yakni, kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum yang tegas.
“Kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum menjadi kunci dalam penanganan masalah ini,” tegasnya. (*)
Editor : Mangindo Kayo
